Program Mitra Bahari

Kawasan pesisir Lampung dengan segenap potensi yang dimilikinya telah menjadi magnet yang menarik berbagai pihak para pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan ekploitasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satu dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat berlangsungnya kegiatan ekploitasi tersebut adalah ancaman terhadap kelestarian wilayah pesisir. Ancaman tersebut dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat limbah domestik maupun limbah industri, kegiatan reklamasi pantai, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta terjadinya konflik antar masyarakat yang saling berbeda kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir.

Program Mitra Bahari dikembangkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, baik di wilayah laut teritorial, zona ekonomi ekslusif Indonesia, maupun peluang lain yang mungkin dilaksanakan dalam pengembangannya. Sejumlah data tentang kondisi, peluang serta hasil yang diperoleh dibidang kelautan dan perikanan  Indonesia hingga saat ini memberikan indikasi kuat bahwa Indonesia belum mendaya-gunakan potensi sumber daya  kelautan dan perikanan secara optimal maupun potensi keberlanjutan pemanfaatannya dalam jangka panjang. Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pemanfaatan langsung sumber daya kelautan dan perikanan selama ini, tidak mencerminkan potensi ketersediaan sumber daya yang melimpah serta kebijakan pendistribusiannya. Degradasi lingkungan termasuk sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil terus terjadi, walaupun upaya-upaya peningkatan penanganannya telah diupayakan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 14 tahun 2009 tentang Mitra Bahari, Mitra Bahari merupakan jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, serta pengembangan rekomendasi kebijakan. Kemudian pada pasal 6 ayat (4) dan pasal 7 ayat (4)  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.14 Tahun 2009 tentang mitra bahari menyebutkan  bahwa mitra bahari propinsi dan kabupaten kota mempunyai tugas menyusun rencana induk dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan mira bahari tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut penyusunan rencana induk mitra bahari di Provinsi Lampung menjadi suatu yang sangat penting dilakukan sebagai arahan percepatan pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung sehingga dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Rencana Induk Mitra Bahari Lampung merupakan arahan dan sebagai acuan bagi jejaring Mitra Bahari di daerah untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan guna menjawab isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian di tingkat propinsi, sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan prioritas di Propinsi Lampung.

Dengan kapasitas dan jejaring kemitraan yang dimiliki, Mitra Bahari diharapkan berperan penting dalam upaya mengatasi permasalahan, menjawab isu-isu strategis, serta penggerak pembangunan kelautan dan perikanan di berbagai wilayah melalui pendekatan keterpaduan pengelolaan antar sektor serta menjembatani kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara perguruan tinggi dengan masyarakat melalui pengkajian, pendokumentasian dan revitalisasi kearifan lokal.

logopmb_lampung

Nilai Dasar Mitra Bahari

Kelembagaan Mitra Bahari merupakan instrumen pokok dalam menjalankan fungsi Mitra Bahari sebagai wadah forum kerjasama sekaligus jejaring kemitraan antar pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Stakeholder tersebut mencakup Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,  organisasi  profesi,  tokoh masyarakat,  dan/atau  dunia  usaha.

Menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dan serta mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, Mitra Bahari dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, lebih mandiri, komunikatif dan dapat diandalkan. Untuk meningkatkan legitimasi kelembagaan Mitra Bahari, perlu fokus pada empat aspek kelembagaan, yaitu: legalitas, tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan, komunikasi dan jejaring kemitraan.

Kegiatan Mitra Bahari dilakukan dengan menerapkan pendekatan kemitraan yang memadukan sumber daya, kegiatan, luaran (output) dan manfaat (outcome) para pemangku kepentingan melalui penerapan  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemitraan ini dibangun dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, saling percaya dan asas manfaat bersama.

Sejak awal pembentukannya, tugas khusus Mitra Bahari adalah untuk menjawab isu permasalahan dan tantangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan dinamis. Agar mampu mengelola tugas tersebut secara optimal, penggerak utama pembangunan kelautan dan perikanan perlu memiliki sikap kreatif, tanggap, adaptif dan berwawasan manfaat.

Sebagai pusat unggulan di bidang pengembangan SDM dan IPTEKS, keterlibatan perguruan tinggi dalam Program Mitra Bahari akan menjadikan  pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lebih berbasis ilmiah. Dengan demikian Mitra Bahari diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan secara lebih efektif dan efisien.

Kemitraan yang terwujud diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di daerah. Dengan demikian fungsi dan peranan Mitra Bahari pada masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan kelautan dan perikanan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Program ini bertujuan untuk  :

  • Mengembangakan kemitraan antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan LSM untuk mendorong akselerasi pembangunan kelautan, memperkuat kelembagaan kelautan daerah, mentransfer iptek,
  • Menyiapkan data dan informasi sebagai dasar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, perencanaan, pemanfaatan, proteksi, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya pesisir dan lautan,
  • Melakukan penyuluhan dan pendampingan masyarakat pesisir, kajian dan pengelolaan skala tertentu.

Program Mitra Bahari yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 mempunyai hasil positif dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai tahun 2006 telah terbentuk 26 Regional Center (RC) Konsorsium Program Mitrabahari, dan Konsorsium Program Mitra Bahari Regional Center Lampung Lampung adalah salah satu dari RC yang dibentuk pada tahun 2006. Sebagai salah satu konsorsium yang baru terbentuk maka Konsorsium PMB-RC Lampung dalam tahap awal akan melakukan kegiatan sosialisasi yang merupakan program kerja Konsorsium PMB Regional Center Lampung sebagai salah satu upaya penguatan kelembagaan. Diharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini akan diperoleh berbagai masukan dari para stake holder sehingga kelembagaan Konsorsium PMB-RC Lampung menjadi solid, bersinergi dan terpadu.

Visi

“Terwujudnya percepatan pembangunan untuk terwujudnya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara adil dan berkelanjutan yang berbasis kemitraan”

Misi

  1. Mengembangkan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam  pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
  2. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.
  3. Memperkuat kelembagaan Mitra Bahari yang representatif  dan terpercaya.
  4. Mendukung upaya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam  pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
  5. Mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan pendampingan dan/atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan, rekomendasi kebijakan.
  6. Mendukung penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  7. Meningkatkan keharmonisan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  8. Menyebarluaskan informasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis  ilmu pengetahuan dan teknologi dan menerapkan teknologi hasil riset kepada masyarakat;
  9. Mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan Mitra Bahari:

  1. Mendukung penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. Meningkatkan keharmonisan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  3. Menyebarluaskan informasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis  ilmu pengetahuan dan teknologi dan menerapkan teknologi hasil riset kepada masyarakat;
  4. Mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sasaran Mitra Bahari :

  1. Tersedianya sumberdaya manusia dan pemangku kepentingan yang kompeten dalam pengelolaan  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. Terwujudnya kemitraan yang harmonis dan sinergis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  3. Meningkatnya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. Terealisasinya pemanfaatan sumber daya  pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.