Sejarah KMB Lampung

Program Mitra Bahari yang diinisiasi oleh Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  merupakan suatu program kemitraan antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Povinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha/swasta dan LSM yang mempunyai kepentingan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di daerah, mengalihkan atau mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pengelolaan sumber daya pesisir akan memacu pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis kelautan.

Program ini bertujuan untuk: (i) mengembangakan kemitraan antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan LSM untuk mendorong akselerasi pembangunan kelautan, memperkuat kelembagaan kelautan daerah, mentransfer iptek, (ii) menyiapkan data dan informasi sebagai dasar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, perencanaan, pemanfaatan, proteksi, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya pesisir dan lautan, (iii) melakukan penyuluhan dan pendampingan masyarakat pesisir, kajian dan pengelolaan skala tertentu.

Program Mitra Bahari yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 mempunyai hasil positif dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai tahun 2006 telah terbentuk 26 Regional Center (RC) Konsorsium Program Mitrabahari, dan Konsorsium Program Mitra Bahari Regional Center Lampung Lampung adalah salah satu dari RC yang dibentuk pada tahun 2006. Sebagai salah satu konsorsium yang baru terbentuk maka Konsorsium PMB-RC Lampung dalam tahap awal akan melakukan kegiatan sosialisasi yang merupakan program kerja Konsorsium PMB Regional Center Lampung sebagai salah satu upaya penguatan kelembagaan. Diharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini akan diperoleh berbagai masukan dari para stake holder sehingga kelembagaan Konsorsium PMB-RC Lampung menjadi solid, bersinergi dan terpadu.

Kelembagaan Mitra Bahari merupakan instrumen pokok dalam menjalankan fungsi Mitra Bahari sebagai wadah forum kerjasama sekaligus jejaring kemitraan antar pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Stakeholder tersebut mencakup Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,  organisasi  profesi,  tokoh masyarakat,  dan/atau  dunia  usaha.

Menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dan serta mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, Mitra Bahari dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, lebih mandiri, komunikatif dan dapat diandalkan. Untuk meningkatkan legitimasi kelembagaan Mitra Bahari, perlu fokus pada empat aspek kelembagaan, yaitu: legalitas, tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan, komunikasi dan jejaring kemitraan.